Fathulmuin19’s Blog

Just another WordPress.com weblog

ANALISA YURIDIS PERANAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Komitmen anti-kekerasan merupakan tujuan luhur manusia. Maka barang siapa yang ingin ada pertumpahan darah, pembantaian wanita, dan anak-anak yang tak berdosa hidup dalam ancaman berarti bertentangan dengan tujuan luhur manusi tersebut. Tujuan luhur manusia itu sejajar dengan ajaran semua agama, yang mana agama juga memiliki tujuan yang sama: kedamaian dan anti-kekerasan. Semua agama yang ada di muka bumi ini mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Buddha mengajarkan kesederhanaan, Kristen mengajarkan cinta kasih, Konfusianisme mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam . Komitmen tersebut diaplikasikan dalam bentuk yang bermacam-macam, bias melalui tangan Negara, melalui media dengan melakukan kampanye anti kekerasan dan melelui institusi-institusi baik formal maupun non-formal.
Sebagai sebuah Negara yang memiliki komitmen terhadap anti-kekerasan, Indonesia dalam menjamin masyarakanya supaya mendapat perlindungan dari tindak kekerasan apapun, jaminan tersebut secara langsung diatur dalam pembukaan UUD 1945 bahkan menjadi tujuan bernegara,…… penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan………dan…..Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dari sini harapanya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang cinta damai dalam menjalankan kehidupanya. Namun apakah tujuan tersebut telah menjadi kenyataan?.
Mencermati tingginya praktek kekerasan yang terjadi di Indonesia khususnya menyangkut kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga kelihatanya perlu menunda dulu apabila kita Ingin mengatakan bahwa Negara kita sudah menjadi Negara yang terbebas dari praktek-praktek kekerasan. Menurut catatan Komisi Nasional Perempuan, kekerasan terhadap istri selama tahun 2007 tercatat 17.772 kasus, sedangkan tahun 2006 hanya 1.348 kasus . Bahkan Laporan Komnas Perempuan menunjukkan data kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebesar 3160 kasus di tahun 2002 naik menjadi 5.163 kasus di tahun 2003, lalu naik menjadi 7.787 kasus di tahun 2004, terakhir terdapat 14.020 kasus ditahun 2005. Dari 14.020 kasus tersebut sebesar 4.310 kasus (31%) merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga .Data yang diperoleh dari Rifka Anissa Women’s Crisis Centre menunjukkan tahun 1994 s/d tahun 2003 kasus KDRT berjumlah 1511 kasus. Tiap tahun selalu mengalami peningkatan, mulai 18 kasus (1994), 82 kasus (1995), 134 kasus (1996), 188 kasus (1997), 208 kasus (1998) dan terakhir 282 kasus (1999). Dari 706 kasus, pengaduan terbanyak merupakan korban kekerasam suami (70%), bahkan ada korban yang sampai buta. Namun ironisnya dari keseluruhan jumplah kasusu yang ada kurang dari 2% yang bersedia membawa kasusnya baik ke pengadilan maupun melapor ke polisi. Sebagai contoh dapat dilihat dari kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Bandung. Dari 73 kasus KDRT yang terjadi, 55 kasus berupa kekerasan fisik dan sisanya kekerasan psikis. Ini terjadi selama Desember 2006 sampai dengan Mei 2007; di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pacet, Solokanjeruk, Pangalengan, Paseh dan Baleendah. Dari 73 kasus KDRT tersebut baru tiga kasus yang dilaporkan ke pihak berwajib, dan satu kasus telah menyeret pelakunya ke penjara . Selain daerah tersebut, terjadinya praktek kekerasan terhadap perempuan juga terjadi dieberapa di beberapa daerah lain seperti Jombang, Semarang, Medan, Makassar, Jakarta, dan bahkan Yogyakarta juga menjadi basisi terjadinya praktek kekerasan yang berbasisi rumah tangga tersebut.
Kondisisi yang mengalami kenaika yang luar biasa ini menurut Mei Shofia Romas, Manajer Divisi Pendampingan Rifka Annisa, disebabkan oleh berhasilnya sosialisasi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Sosialisasi telah menyadarkan perempuan korban kekerasan untuk melapor karena ada payung hukum yang melindunginya. Selain itu, masyarakat pun menjadi semakin peduli jika menemukan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
Mencermati kondisi yang terjadi diatas kemudian muncul pertanyaan, apakah banyaknya kasusu juga diiringi dengan penanganan yang memadahi. Dari sejumpah kasus yang terjadi ternyata upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga banyak mendapatkan berbagai macam kendala, menurut Jaksa Agung, Hendarman Supanji, Meski penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dipayungi hukum, namun pelaksanaannya belum memberikan perlindungan yang optimal, sejumlah kendala yang umumnya dihadapi adalah Pertama, kuatnya kultur budaya gender dan patriarki. Kedua, relasi dan kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, perilaku hasil meniru. Keempat, kurangnya kesadaran dan pemahaman korban untuk melapor ke aparat . Selain itu, menurut penulis aspek penegakan hukum dan minimnya lembaga yang menangani menjadi persoaln lain. Hal yang sama diungkapkan oleh Seto Mulyadi, sambil mengajak seluruh orang tua untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap anak, Seto Mulyadi yang akarab dipanggil kak Seto tersebut meminta sejumlah lembaga Negara seperti Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan Pendidikan, ikut terlibat dalam menanagani masalah tersebut .
Dari latar belakang diatas maka manjadi penting sebuah solusi dalam menangani berbagai macam kasus tang terjadi menyangkut kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi rumaha tangga pada dasarnya merupakan sebuah upaya berbuat baik bagi sesame manusia.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana latar belakang tindak kekerasan dalam rumaha tangga
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerinta, khususnya Komnas Perempuan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
3. Mengetahui apa saja latar belakang tindak kekerasan dalam rumaha tangga
4. Mengetahui bagaiman upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya Komnas Perempuan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, FAKTOR PENYEBAB , DAN UPAYA-UPAYA PENYELESAIANNYA.
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, disingkat CEDAW di Wiena, Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Woman yang telah disetujui Majelis Umum PBB dalam sidangnya tertanggal 18 Desember 1979, Declaration of Violence Against Woman (1993), and Bejing Declaration and Platform for Action (1995) yang telah disetujui Majelis Umum PBB dalam sidangnya tertanggal 18 Desember 1979.
Menindak lanjuti adanya kemudian pemerintah beberapa konvensi di atas, Indonesia telah menandatangani Konvensi CEDAW tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasaa Warsa Perserikatan Bangsa – Bangsa bagi wanita di Kopenhagen. Hal ini diikuti dengan pengesahan atau ratifikasi CEDAW dalam bentuk beberapa undang-undang, diantaranya UU No 1 tahun 1974, Undang-Undang No. 7 tahun 1984, UU No 39 1999, dan UU No 23 tahun 2004.
CEDAW muncul dilatarbelakngi oleh Tindak kekerasan terhadap perempuan yang mewujud ke dalam berbagai bentuk dalam keseharian hidup perempuan di seluruh dunia, di semua strata sosial, dan di berbagai macam budaya terutama yang berwatak patriarki. Perempuan disakiti, dipukuli, dieksploitasi, bahkan sampai dipotong, dibunuh, dimutilasi, juga didera, dilukai hatinya, dibiarkan menderita secara psikologik. Motivasi yang mendorong laki – laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dilandasi pemikiran yang keliru bahwa sebagai suami adalah wajar apabila ia memukuli istrinya. Dia percaya bahwa tindakan itu adalah “untuk mendidik” istrinya. Padahal setelah ditelusuri tindakan tersebut adalah akibat ketimpangan relasi sosial, dimana si suami ingin menyatakan bahwa “kekuasaan ada pada dirinya”.
A. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
A.1. Pengertian
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan padanan istilah yang sederhana namun artinta tidak sesederhana katanya. Kesulitan ini dimaklumi karena kekerasan dan rumah tangga merupakan dua istilah yang meimiliki definisi tersenderi, selain itu banyaknya pendekatan yang digunakan dalam menlakukan pemaknaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan lain yang menyebabkan padanan kata ini menjadi sulit untuk didefinisikan secara komprehenship. Menuurut Carwoto kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga . Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri disebut juga kekerasan domestik (domestic violence). Kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga juga disebut kekerasan keluarga. Sebenarnya kedua istilah tersebut mengandung arti yang tidak sama. Pengertian keluarga adalah adanya hubungan darah antara orang-orang dalam dalam rumah tangga sedangkan dalam pengertian rumah tangga adalah di dalam rumah tangga yang bersangkutan di samping antara anggota rumah tangga adanya hubungan darah ada juga orang lain di rumah tangga itu karena hubungan ekonomi. Oleh karena demikian rumah tangga mengandung lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan lingkup keluarga.
Luasnya ruang lingkup rumah tangga dibandingkan keluarga tersebut ditegaskan pula oleh Kemala Candrakirana, Kemala mengatakan bahwa ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga di bagi menjadi kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan dalam lingkup rumah tangga . Pembagian yang dilakukan kemala ini diperkuat dengan UU No 23 tahun 2004 yang mendefinisikan kekerasan
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
A.2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga
Dari beberapa definisi diatas dan menurut UU No 23 tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.
1. Kekerasan rumah yang berbentuk kekersan fisik, kekrasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ata penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan. Kekerasan ini dapat berupa hinaan kepada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
3. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
4. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup ruma tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karen persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan car membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban.
Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap rumah tangga, hasil penelitian yang kami lakukan di Yogyakarta menunjukkan, bahwa bentuk-bentuk kekerasan Kekerasan tersebut dibagi menjadi:
B. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban . Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsif ada akibat tentu ada penyebabnya. Sehingga banyak sekali latar belakang mengapa tindak kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut Aina Rumiati Azis mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu :
1. Budaya patriarki yang masih berkembang luas
Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia bersiteri kelak.
Latar budaya patriarki dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa : “Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.” Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis. “Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia
2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama khususnya Islam
Dalam kehidupan sosial-keagamaan dimana pendidikan keagaamaan islam didapat baik disekolah maupun dimajelismajelis taklim, pemahaman terhadap ajaran keagamaan islam akan sangat ditentukan dalam lingkup lembaga seperti itu, apakah pemahaman tersebut mengarahkan kita terhadap penghormatan dan perlindungan terhadap wanita atau justru pemahaman tersebut mengarahkan kita pada suatu pemahaman yang menempatkan wanita menjadi fihat yang tersub-ordinasi dari laki-laki.
Apabila terjadi pemehaman yang salah terhadap islam maka kecenderungan yang terjadi adalah learning shut down (pembisuan kecenderungan belajar) karena dipasung konsep-konsep dogmatis seperti takdir, nasib, pasrah, pahala dan surga akibat didominasi oleh teologi formal-tradisional. Dalam kondisi yang seperti itu teologi hanya dipandang sebagai simbul identitas kelompok keagamaan tradisional tertentu daripada sumber pemahaman yang konstruktif terhadap nilai keagamaan itu sendiri . Misalnya kelompok Ahlusunah Wal Jamaah (suni) yang mengklaim diri sebagai pengikit Asy’ariyah yang ikut mengkonstruksi teologi Asy’ariyah itu.
Pandangan Asy’ariyah mentakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Tuhan yang menciptkan semua tindakan manusia sedangkan manusia hanya memperolehdari apa yang disebut kasb . Namun bagi Hasan Hanafi teori kasb Asy’ariyah bahwa tuhan bersikap dan manusia menentukan, Tuhan menciptakan dalam diri manuasia kapasitas untuk berbuat yang dibutuhkan manusia untuk merealisasikan tindakan-tindakanya adalah lebih dekat dengan determinisme. Sehingga bagi Asy’ariyah, tanpa campur tangan Tuhan manusia tidak pernah bisa melakukan suatu tindakan . Sehingga dengan pandangan Asy’ariyah yang seperti itu menjadikan sifat Tuhan Yang Maha kuasa dan berkehendak apa saja sebagai sifat yang utama diatas sifat-sifat lainya, seperti maha adil, maha pengasih, dan maha penyayang. Kata “kuasa” dan “kehendak” kata menjadi kunci teologi Asy’ariyah. Tesis utama teologi ini adalah Tuhan Yang Maha kuasa berkehendak apa saja, dan apapun yang terjadi di dunia adalah hasil kehendak Tuhan. Dengan motifasi utama ingin menjunjung tinggi kemaha kuasaan Tuhan mutlak dan keinginan obsolut Tuhan .
Tampaknya “kuasa” oleh teologi Asy’ariyah dipahami sebagai fakta yang diterima begitu saja, sebagai kata benda yang berkonotasi kepemilikan. Nilai-nilai lain yang menyertai kekuasaan Tuhan seperti keadilan, kebijaksanaan, kasih sayang kurang begitu ditonjolkan. Kuasa lebih difahami sebagai thing (sesuatu) dari pada nilai yang memancar terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu untuk menegakkan kekuasaan Tuhan, dengan serta merta menafikan kebebasan kehendak manusia. Kesadaran berislam yang seperti ini akhirnya kan mengkonstruk manusia menjadi manusia yang pasrah total (jabariah), sehingga menganggap segala sesuatu berkenaan dengan kehidupan manusia termasuk tentang umur, rezeki, dan pekerjaan telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Pola pemahaman teologi yang seperti ini menurut Syahrur sebagai tirani teologi (al-istibdad) , yaitu teologi yang telah membelenggu kebebasan manusia secara otoriter, kurang memberi ruang kebebasan kreatif bagi manusia untuk berkarya karena terlalu mengedepankan hegemoni kekuasaan Tuhan yang tidak proporsional dan adanya intervensi penetapan-penetapan-Nya sejak azali .
Kecenderungan teologi Asy’ariyah yang bersifat Jabariah dan tiranik telah melahirkan klaim sepihak yang menyebut teologi ini sebagai yang bertanggung jawab atas kemunduran dan keterbelakangan, mengingat teologi ini dianut sebagian besar masayarakat di negri ini. Maka, menjadi wajar kalau beberapa kasusu tragedi kemanusiaan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti terurai dibagian awal, menjadi marak terjadi dimana-mana. Apalagi kondisi ini dipertegas dengan dominanya Islam ortodok dikalangan suni, termasuk di Indonesia yang menjadikan oriental eksternal obsolut (absolute extrinsic authority) sebagai ajaran dan petunjuk bagi kebenaran atau kemurnian iman. Dengan kata lain mereka yang berpegang secara ketat pada al-Quaran dan Hadist sebagai sumber doktrin praktek keagamaanya, sehingga kurang menekankan-untuk tidak mengatakan menafikan-unsur-unsur rasionalitas .
Selain kedua hal yang disampaikan Aina Rumiati Azis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, Ni Nyoman Sukerti menambahkan, bahwa perspektif gender juga sangat berpengaruh dan menjadi pemicu terjadinya kekrasan terhadap perempaun dalam rumah tangga.
3. Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Perspektif Gender.
Faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidak adilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotype. Bentuk ketidak adilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut di atas terjadi karena adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan posisinya di bawah laki-laki, bersifat melayani dan tidak sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian maka perempuan disamakan dengan barang (properti) milik laki-laki sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang. Pola hubungan demikian membentuk sistem patriarki. Sistem ini hidup mulai dari tingkat kehidupan masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan bahkan sampai pada tingkat kelas tinggi. Mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan negara. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur posisi perempuan dengan mencantumkan pasal poligami dalam U U No. 1 Tahun 1974 .
Selain ketiga hal diatas Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya lain mengapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu : kurangnya kemandirian ekonomi istri, Karena pekerjaan istri, Perselingkuhan suami, Campur tangan pihak ketiga, Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama, dan Karena kebiasaan suami yang buruk .
Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat uga dikaji berdasarkan Teori Class dari Marx. Marx mengatakan bahwa ada dua kelompok yang berada pada posisi yang berbeda yaitu kelompok kapitalis di satu sisi dan kaum buruh di sisi lainnya. Kaum kapitalis adalah kaum yang menekan kaum buruh, kaum buruh berada pada posisi sub-ordinat dan tidak diuntungkan . Berdasarkan Teori Marx tersebut dapat diasumsikan bahwa kaum laki-laki itu adalah kaum kapitalis yang berada pada posisi lebih tinggi, menentukan dan diuntungkan sedangkan kaum perempuan adalah kaum buruh yang berada pada posisi lebih rendah dan tidak diuntungkan. Dengan pola hubungan yang demikian menandakan adanya penguasaan dari kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya. Di mana kelompok yang berkuasa yakni kelompok laki-laki dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok perempuan. Dalam kaitan ini laki-laki (suami) melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga.
Selain teori Class dari Marx, Teori Feminis Radikal dari Herbert Marcase dan Wilhelm Reich juga relevan untuk mengkaji kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Teori Feminis Radikal berpandangan bahwa adanya pemisahan ranah publik dan ranah privat yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan. Pengertian ranah publik mengandung arti yang lebih tinggi tingkatannya dari ranah privat dan ini merupakan awal sistem patriarki yang menyebabkan perempuan berada pada posisi tertindas .
Kedua teori tersebut di atas sangat relevan untuk menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga selama ini masih dipandang sebagai urusan suami istri yang bersangkutan dan bukan merupakan urusan publik atau sosial.
C. Upaya-Upaya Resolusi Konflik
Dalam melakukan langkah-langkah penyelesaian pemerintah melakukan beberapa upaya sehingga persolan KDRT terselesaikan, upaya-upaya tersebut bisa ditempuh melalui dua caradengan jalur litigasi (menggunakan jalur hukum) dan jalur non-litigasi (musyawarah dan mufakat keluarga namun tetap melibatkan pihak ketiga sebagai mediatornya). Upaya Non-litigasi biasanya menjadi jalan upaya awal yang ditawarkan untuk menyelesaikan perselisihan. Dengan dilakukan musyawarah, diharapkan persoalan bisa diselesaikan dengan baikdan tentunya bisa terus mempertahankan tali silaturrahmi keluarga. Hanya saja menurut Maina, penyelesaian persoalan melalui musyawarah mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya jaminan tertulis bahwa korban tindak kekerasan tidak akan mengalami hal yang sama di kemudian hari. Kendati demikian, cara ini selalu dikedepankan sebagai mediasi penyelesaian konflik dan perselisihan keluarga. Sementara itu, upaya litigasi adalah upaya akhir jika perselisihan dan konflik tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pelibatan aparat penegak hukum akan memberi pemahaman hukum lebih luas kepada korban dan pelaku tindak kekerasan .

BAB III
KOMNAS PEREMPIAN SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
A. Sejarah Pembentukan
A.1 Latar Belakang
Sebagai negara yang ikut meratifikasi konvensi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dengan membentuk beberapa undan-undang antara lain UU No 1 tahun 1974, Undang-Undang No. 7 tahun 1984, UU No 39 1999, dan UU No 23 tahun 2004. Beberapa undang-undang ini diharapkan akan memberikan perlindungan terhadap perempuan lebih serius khususnya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun keefektifan Undang-Undang tersebut tanpa didukung oleh beberapa infrastruktur organisasi baik formal maupun non- formal, penulis kira kefektifan dan keberhasilan atas keberadaan UU tersebut dipertanyakan.
Untuk itu maka pada 1998 dilatar belakangi oleh peristiwa kerusuhan dan kekerasan seksual terhadap kelompok-kelompok cina, kelompok-kelompok maupun organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat telah membuat berbagai pernyataan yang meminta Pemerintah untuk mengutuk kerusuhan termasuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Presiden sebagai Kepala Negara menyetujui dibentuknya suatu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 1998 telah dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 . Kemudian keputusan presiden ini diperbaharui dengan peraturan presiden No 65 tahun 2005 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menangapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.
Pada pertengahan bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota lain. Di tengah penjarahan, pembakaran serta pembunuhan, perempuan etnik Tionghoa dijadikan sasaran perkosaan dalam penyerangan massal pada komunitas Tionghoa secara umum.
Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, sebuah organisasi masyarakat yang memberi bantuan pada korban kerusuhan, mencatat adanya 152 perempuan yang menjadi korban perkosaan, 20 diantaranya kemudian dibunuh. Tim Gabungan Pencari Fakta, yang didirikan pada tahun yang sama oleh pemerintahan Habibie untuk melakukan investigasi terhadap kerusuhan ini, menghasilkan verifikasi terhadap 76 kasus perkosaan dan 14 kasus pelecehan seksual.
Atas tuntutan para pejuang hak perempuan akan pertanggungjawaban negara atas kejadian ini, tercapai kesepakatan dengan Presiden RI untuk mendirikan sebuah komisi independen di tingkat nasional yang bertugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia.
Komnas Perempuan memaknai ‘Kekerasan terhadap Perempuan’ sesuai dengan definisi pada deklarasi yang dikeluarkan pada Konperensi HAM di Wina pada tahun 1993 dan sudah merupakan hasil sebuah konsensus internasional. Definisi ini mencakup kekerasan yang dialami perempuan di dalam keluarga, dalam komunitas maupun kekerasan negara. Pada konferensi internasional ini juga ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM, dan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia.
Fokus perhatian Komnas Perempuan pada saat ini adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai buruh migran; perempuan korban kekerasan seksual yang menjalankan proses peradilan; perempuan yang hidup di daerah konflik bersenjata; dan, perempuan kepala keluarga yang hidup di tengah kemiskinan di daerah pedesaan.
Pada saat ini, Komnas Perempuan mempunyai 17 komisioner yang berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari segi agama dan suku, umur dan jenis kelamin, maupun dari segi disiplin ilmu dan profesi. Mereka dipilih melalui proses nominasi oleh para komisioner periode terdahulu yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama atas fasilitas dari sebuah tim independen .
A.2 Pembentukan Komnas Perempuan
Ide pembentukan komnas Perempua yang salah satu tugasnya antara lain menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan telah disuarakan oleh kelompok-kelompok maupun organisasi-organisasi sosial independen dalam masyarakat yang prihatin dengan para nasib perempuan yang semakin hari terpinggirkan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.
kelompok-kelompok maupun organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat dalam melakukan tutntutab tersebut telah membuat berbagai pernyataan yang meminta Pemerintah untuk mengutuk kerusuhan termasuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Presiden sebagai Kepala Negara menyetujui dibentuknya suatu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 1998 telah dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 . Kemudian keputusan presiden ini diperbaharui dengan peraturan presiden No 65 tahun 2005.
B. Kedudukan, Tujuan, Asas, dan Tugas.
Setelah dijelaskan bahwa Komnas Perempuan telah diatur dalam peraturan presiden No 65 tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam peraturan tersebut diatur beberapa hal mengenai hal-hal yang terkait dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, beberapa hal tersebut antara lain:
B.1 Kedudukan
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan salah satu komisis yang berfungsi untuk menangani berbagi persoalan khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap perempuan. Komi yang sekarang lebih konsen pada persoalan KDRT ini ternyata dalam Peraturan Presiden tersebut tidak disebutkan secara ekplisist menegenai kedudukannya. Hanya saja kita bisa menjumpai Komnas Perempuan ini di JL. LATUHARHARI 4B JAKARTA 10310 INDONESIA.
Melihat kondisi ini menjadi bertanya-tanya apakah efektif suatu badan yang berwenang menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap wanita di Indonesia yang memiliki wilayah yang amat luas hanya berkedudukan di Jakarta. Selain itu seperti diatas dikatakan bahwa kecenderungan pelanggaran terhadap perempuan justru sering terjadi di daerah.
B.2 Tujuan Dan Asas
Kalau kita kaji keberadaan Komnas Perempaun Dari sisi tujuan dan asas, komisi cukup jelasa mengenai tujuan dan asasnya, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan :
a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
b. meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berasaskan Pancasila dan bersifat independen. Untuk pengeluaran rutin, Komnas Perempuan memperoleh dukunganan dari Sekretariat Negara. Selain itu Komnas Perempuan juga menerima dukungan dari individu-individu dan berbagai organisasi nasional dan internasional. Komnas Perempuan melakukan pertanggungjawaban publik tentang program kerja maupun pendanaanya. Hal ini dilakukan melalui laporan tertulis yang bisa diakses oleh publik maupun melalui acara “Pertanggungjawaban Publik” di mana masyarakat umum dan konstituen Komnas Perempuan dari lingkungan pemerintah dan masyarakat dapat bertatap muka dan berdialog langsung.
B.3 Tugas
Dalam menjalankan fungsinya komisi ini memiliki beberapa tugas antara lain:
a. menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
b. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrument internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
c. melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
d. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
e. mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.
BAB IV
METODE PENULISAN
1. Objek Penelitian
Dalam penelitian kali ini yang menjadi objek penelitian antara lain, yaitu: peran Komnas Perempuan Dalam menangani Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai mana diatur dalam PP No 65 tahun 2005.
2. Sumber Data
Dalam penelitian kali ini menggunakan sumberdata yang terdiri dari:
a. Bahan hukum primer : bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti: Pembukaan UUD 1945, UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Presiden, dan sebagainya.
b. Bahan hukum sekunder: hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer, seperti: buku-buku, risalah sidang, pendapat para ahli hukum keluarga, dan sebagainya.
3. Metode pengumpulan Bahan Hukum
a. Studi Pustaka, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang gerhubungan dengan permasalahan penelitian
b. Studi dokumentasi, dengan mengkaji hasil laporan, pengaduan, putusan sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
4. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Yuridis
Merupakan metode pendekatan dengan menganalisa permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.metode ini digunakan penulis karena sesui dengan judul karya tulis, maka penulis akan menganalisis beberapa aturan perundang-undangan dan pasal-pasal yang berkaitan dengan judul karya tulis.
b. Teoritis
Merupakan pendekatan dengan menganalisa permasalahan dari sudut pandang teoritis atas suatu peristiwa yang terjadi yang menjadi obyek penelitian ini.
c. Historis
Merupakan pendekatan yang dikhususkan pada sejarah pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diatur dalam peraturan presiden No 65 tahun 2005.
5. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam dalam penelitian kali ini adalah dengan metode anlisis deskriptif-kualitatif. Dalam metode ini data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dan analisa secara kualitatif (conten analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut.
a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian,
b. Hasil klarifikasi data selanjutnya disitematisasikan,
c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisa untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

BAB V
ANALISA YURIDIS PERANAN KOMNAS PEREMPUAN
TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
A. Latar Belakang Tindak Kekerasan Dalam Rumaha Tangga
Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah terjadinya perubahan secara mendasar terhadap cara berhak asasi manusia kita. Perubahan tersebut ditandai dengan diaturnya persoalan HAM dalam pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen secara lebih luas. Persoalan HAM yang sebelumnya tidak diatur dan tidak mendapat pengakuan secara yuridis sekarang persoalan tersebut mendapatkan payung hukum yang kuat. Kondisi ini kemudian yang mendorong lahirnya UU No 23 tahun 2004.
Selain landasan konstitusional seperti diatas, lahirnya UU No 23 tahun 2004 merupakan sebuah tindak lanjut dari pencegahan terhadap diskriminasi perempuan yang pernah menjadi fenomena yang luar biasa pada era 1998. Disi yang lain dikatakan pula bahwa keberadaan peraturan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan bukti konkret sikap formal negara yang menyatakan kekerasan di dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminas .
Mencermati itu, pelaksanaan terhadap perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2004 merupakan sutu amanat Konstitusi dan ini berarti amanat Negara yang harus dilaksanaka.
Namun permasalahan yang timbul adalah bagaimana apabila tingginya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi baru-baru ini tidak mendapatkan penyelesaian, meskipun oleh beberapa kalangan tingginya laporan tindak kekerasan yang ada diklaim sebagai keberhasilan sosialisasi dari UU KDRT. Bagi penulis hasil sosialisasi tidak menjadi jaminan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak akan lebih meningkan dilain waktu apabila tidak ada penanganan secara serius. Sehingga dengan kondisi ini keberadaan UU No 23 tahun 2004 pun menjadi dipertanyakan.
Dilihat dari beberap beberapa factor yang ada, menurut penelitian kami ternyata kurangnya penanganan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa, yaitu:
1. Bahwa masyarakat masih menempatkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga pada ranah privat. Hal ini bisa dilihat dari Dari 73 kasus KDRT yang terjadi Kecamatan Pacet, Solokanjeruk, Pangalengan, Paseh dan Baleendah, baru tiga kasus yang dilaporkan ke pihak berwajib, dan satu kasus telah menyeret pelakunya ke penjara. Selain itu dari Dari 706 kasus hasil penelitian Rifka Anissa Women’s Crisis Centre, pengaduan terbanyak merupakan korban kekerasam suami (70%), bahkan ada korban yang sampai buta. Namun ironisnya dari keseluruhan jumplah kasusu yang ada kurang dari 2% yang bersedia membawa kasusnya baik ke pengadilan maupun melapor ke polisi.
2. Pemahaman keagamaan yang salah
Indonesia kebanyakan masyarakatnya adalah pengikut Ahlusunah Wal Jamaah (suni), bahwa pandangan faham ini seperti diawal dikatakan merupakan pandangan yang lebih condong kepada jabariah.sehingga dengan pandangan yang seperti ini menjadi wajar apabila agama menjadi salah satu faktor penting mengapa sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu sejak terbukanya alam demokrasi 1998 banyak sekali bermunculan aliran-aliran baik yang liberal mauoun yang sangat ortodok atau eksklusive. Paham yang terakhir ini kelihatanya sangat berkembang di beberapa wilayah indonesia sehingga kindisi ini mendorong terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Masih Diterimanya faham patriarki
Jawa khusunya masih menerima faham ini secara ketat. Hal ini bisa dilihat dari Yogyakarta yang menjadi icon jawa menjadi bagian dari penyumbang tindak kekerasan di Indonesia. Laporan dari Rifka Anissa Women’s Crisis Centre yang melakukan penelitian dan menerima pengaduan dari masyarakat Yogyakarta menunjukkan bahwa budaya patriarki menjadi salah satu penyebab mengapa sering kali terjadi bentuk pelanggaran terhadap rumah tangga.
B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Pemerinta, Khususnya Komnas Perempuan, untuk Menyelesaikan Persoalan KDRT
Untuk menyelesaikan persoalan KDRT pemerintah membentuk suatu Komini Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan. Keberadaan komisi ini dilatar belakangi oleh tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya yang menimpa etnis Tiong Hoa pada tahun 1998. Komisi yang kemudian berkonsentrasi untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga ini muncul sebagai upaya serius pemerintah untuk menangani persolan tersebut. Sebagai sebuah lembaga yang secara khusus menangani persoalan diskriminasi terhadap perempuan, peranan Komisi ini sangat minimal, hal ini bisa dilihat dari:
1. Komnas Perempuan kedudukanya Hanya di Jakarta
Keberadaan Komnas Perempuan yang hanya berada di Jakarta menjadi bukti bahwa lembaga yang menangani persoalan kekerasan dalam rumah tangga sangat terbatas. Meskipun ada bentuk kerjasama dengan beberapa instansi lain namun hal ini tidak bisa menjadi jaminan bahwa suatu kasus KDRT bisa terselesaikan secara tuntas dengan luasnya wilayah dan jumpalah penduduk yang dimiliki Indonesia. Selain itu lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam menangani persolan sama juga bisa dihitung jumplahnya, menjadi bukti di Yogyakarta hanya ada satu lembaga yang benar-benar konsen menangani persoalan tersebut.
2. Masih minimnya sosialisasi dan penanganan masalah KDRT oleh pemerintah
Akibat dari keterbatasan lembaga tersebut berakibat pada proses sosialisasi dan penanganan persoalan KDRT. Padahal soialisasi dan penanganan akan sanagat menentukan keberhasilan pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
A.1 Latar Belakang Tindak Kekerasan Dalam Rumaha Tangga
Sebagai sebuah Negara yang beradab maka bentuk tindak kekerasan apapun harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan. Rumusan tersebut telah dirumuskan Indonesia sejak awal kemerdekaanya, namun ternyata rumusan tersebut masih harus menunggu waktu apabila ingin diwujudkan secara nyata. Banyaknya praktek tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilatar belakangi oleh pemahaman masyarakat yang menempatkan persolan kekerasan dalam rumah tangga keranah privat membuktikan bahwa kita masih harus berjuang keras untuk mengkampanyekan bahwa persoalan kekerasan tidak bisa ditolerir karena itu menjadi persoalan privat.
Selain itu bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh ajaran-ajaran agama, membuktikan bahwa seakan-akan agama memberikan ruang pembenar terhadap tindak kekerasan. Pemahaman ini tentunya bertetangan dengan tujuan agama sendiri. karena pada dasarnya agama merupakan rohmatal lilalamin dan Islam sendiri merupakan kata yang berarti keselamatan menunjukkan bahwa pemehanan keagaman yang seperti itu harus segera di rubah dengan pemahaman yang lebih bisa menempatkan persolan kekerasan diluar agama.
Disis yang lain juga bahwa budaya merupakan elemen penting yang akan menentukan bagaimana tingak kekerasan terus berlangsung. Budaya patriarki khususnya yang terus bertahan, tidak ubahnya ajaran agama tadi, juga menjadi salah satu penyumbang mengapa KDRT terus berlangsung. Budaya ini memang sangat luhur supaya adanya penghormatan terhadap suami disatu sisi, namun disisi yang lain apabila tidak difahami secara benar akan menciptakan sebuah kondisi diskriminasi terhadap istri.
A.2 Upaya-Upaya yang Dilakukan Pemerinta, Khususnya Komnas Perempuan, untuk Menyelesaikan Persoalan KDRT
Persoalan KDRT adalah persolan yang amat krusial hari ini namun ternyata penanganan terhadap persolan ini masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa lembaga yang dusediakan oleh pemerintah untuk menangani persoalan ini masih terbatas yaitu hanya ada di Jakarta dalam hal ini adalah Komnas Perempuan. Kondisi ini berakibat pada Sosialisasi dan Penanganan terhadap bahaya KDRT dan penangananya.
B. Saran
1. Perlu adanya perubahan tata berfikir kita yang selalau menempatkan persolan kekerasan dalam rumah tangga berada diwilayah privat, kepa pemahaman bahwa kekerasan adalah sebuh tindakkan criminal dan bertentangan dengan prikemanusiaan. Disamping itu, untuk mendukung ini harus di iringi dengan pemahaman baru terhadap ajaran agama dan budaya patriarki. Bahwa agama tidak mebenarkan tindak kekerasan apapun dan juga begitu pula budaya luhur tersebut bukanlah difahami secara mutlak.
2. Pemerintah perlu memberikan suatu lembaga yang bersifat mandiri dan permanen yang kedudukanya berada di daerah supaya tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lebih parah lagi. Selain itu umumnya menurut penelitian kami tindak kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di daerah-daerah.

April 7, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: