Fathulmuin19’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Keraguan Berhukum dalam Bernegara

Inilah sebuh negara yang orang bilang telah memilih hukum sebagai batu pijakan dalam menata, melakukan, dan mencapai seluruh cita-cita bernegara. Menjadi sebuh bukti bahwa hukum adalah sebuh kepastian hukum benar-benar diatur dalam aturan dasar bernegara, yaitu dalam UUD 1945. Tidak hanya itu keyakinan bahwa hukum merupakan sebuah hal yang mesti adanya, hukum diistimewakan sejak negara ini berdiri. namun kemudian muncul pertanyaan, sejauh mana hukum tersebut benar-benar efektif menjadi sebuah landasan berbangsa?. tampaknya pertanyaan itu menjadi sebuah problem yang akan terus dicari penyelesaianya.Bertolak dari situ maka alangkah baiknya apabila kita menelusuri apa sebenarnya hukum dan apa fungsinya, hukum sejalan tidak dengan tujuan bernegara ini. Hukum dalam pengertian yang sederhana merupakan sistem aturan. dikatakan sebagai sistem karena hukum tidak berdiri sendiri akan tetapi hukum memiliki keragaman dan keberadanya saling mengisi dan berkaitan. Hukum tertentu pada sekala tertentu akan mempengaruhi sebuh hukum yang lain, maka hukum merupakan sebuah sistem aturan.
Negara pada dasarnya adalah kumpulan kelompok manusia yang bertempat tinggal pada suatu tenpat tertentu, dan memiliki sitem administrasi pemerintahan. keberadaan negara merupakan sebuah hasil kesepakatan manusia yang menginginkan adanya kesejahteraan dan menjamin kebahagian jasmani dan rohani. dari situ negar sangat menetukan bagaimana peri kehidupan manusia sehingga negara sangat dibutuhkan. hubungan yang terbentuk antara negara dan hukum adalah hukum mengarahkan bagai mana pencapaian kebahagian warga negara dalam sebuh negara.
praktek yang berkembang di Indonesia, sejak 59 tahun bernegara hukum menunjukkan bahwa targetan-tagetan tersebut masih jauh dari impian. Hukum dalam bingkai negara kesatuan Indonesia lebih ditiitik beratkan pada sebuah prosedural yang nihil akan sebuah visi bernegara. Hal ini bisa dibuktikan dari banyaknya prodak hukum yang tidak pro rakyat sebagai contoh UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU No 40 tahun 2007 dan masih banyak yang lain. Hal ini menjadi cermin betapa sebenarnya konsep berhukum kita patut diragukan. hukum pada awalnya adalah sebuah cara dan prosedur tan pa nihil makna kini keberadaanya justru mengancam tujuan bernegara.

Advertisements

March 2, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: