Fathulmuin19’s Blog

Just another WordPress.com weblog

DPRD SEBGAI BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagai sebuah negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat dunia dan memiliki wilayah yang luas seluas Eropa timur, Indonesia dalam menentukan identitas bentuk Negara yang sesuai telah menaglami bebarapa kali perubahan. Sejak diproklamasikan 17 agustus 1945 sampai sekarang, setidaknya bentuk Negara kesatuan dan federal sama-sama pernah menjadi alternative pilihan. Praktek bentuk Negara federal pernah dilakukan pada tahun 1949, dengan sebutan Republik Indonesia Serikat dibawah konstitusi RIS. Pada waktu itu Indonesia dibagi menjadi tujuh negara bagian (Negara Republik Indonesia (Yogya), Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur dan Sumatera Selatan dan sembilan satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau , Kalimatan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur. Karena pembentukan Negara federal Indonesia pada waktu itu lebih dilatar belakngi oleh Konfrensi Meja Bundar dan banyak mendapatkan pengaruh asing khususnya Belanda, maka bentuk Negara ini tidak bertahan lama, yaitu hanya bertahan satu tahun karena pada 17 agustus 1950 indonesia kembali kepada bentuk Negara kesatuan dibawah UUDS 1950. dengan berakhirnya konsep Negara federal tersebut ternyata juga mengakhiri diterimanya bentuk-bentuk Negara lain selain Negara kesatuan. Bahkan dalam UUD 1945 pasal 37 ayat ayat setelah amandemen bentuk Negara kesatuan tersebut dikukuhkan menjadi bentuk Negara yang tidak bisa dirubah. Sehingga keadaan tersebut mengubur wacana-wacana perubahan bentuk Negara kesatuan kealternatif bentuk Negara yang lain. Sebagai contoh wacana yang dilontarkan oleh bapak Amin Rais mengenai bentuk Negara federal, wacana tersebut langsung ditanggapi sebagai sebuah wacana yang akan mengancam persatuan bangsa. Sehingga beliau menarik wacana tersebut.
Setelah Indonesia menetapkan bentuk Negara yang paling relefan adalah bentuk Negara kesatuan. Untuk menjalankan roda pemerintahan Negara menerima konsep pembagian kekuasaan secara vertical dengan sistem otonomi daerah. Pembagian kekuasaan vertical ini adalah pembagian kekuasaan dengan format berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I, dan pemerintah daerah tingkat II tetapi kendali kedua pemerintahan daerah tersebut tetap berada dipemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi untuk provinsi, dan asas tugas pembantu dengan otonomi selauas luasnya, Tujuanya supaya tercapai demokratisasi didaerah dan mempermudah pemerintah mendistribusikan kebijakan terhadap masyarakat. dalam menjalankan roda demokrasi di daerah, proses pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD dilakukan secara langsung. Sehingga wakil yang hanya diharapkan oleh rakyatlah yang akan menududuki kursi Bupati maupun dewan. Akan tetapi meskipun kepala daerah dan DPRD dipilih secara langsung ternyata hal tersebut tidak benar-benar bisa memberikan kewenangan yang mutlak dalam menbuat kebijakan khususnya di DPRD. DPRD dalam membuat kebijakan kewenanganaya dibatasi pada mengusulkan dan membahas rancangan perda kemudian ditetapkan oleh bupati. DPRD tidak memiliki kewenangan membentuk perda sebagaimana kewenanngan DPR membentuk UU. Tentunya timbul pertanyaan bagaimana kewenangan DPRD yang dibatasi pada mengusulkan dan membahas rancangan perda apabila ditinjau dari demokrasi yang dilaksanakan secara langsung didaerah?. Terkait dengan itu apakah diterimanaya konsep trias politika secara tegas dibenarkan dalam otonomi daerah dibawah Negara kesatuan?.
Menurut usep Ranawijaya beberapa ciri-ciri demokrasi adalah adanya sistem pembagian tugas antara lembaga-lembaga yang bersifat saling membatasi dan mengimbangi, dan lemabaga-lembaga perwakilan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dan tugas perundang-undangan dan mengendalikan badan eksekutif. Dari kedua ciri-ciri demokrasi tersebut bahwa keberadaan lembaga perwakilan merupakan keharusan dalam demokrasi. Karena lembaga ini merupakan penjelmaan dan tempat penyalur aspirasi rakyat. DPRD sebagai salah satu cabang pemerinthan di daerah merupakan wadah dan tempat untuk mengakomodir keinginan rakyat. Sebagai sebuah lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dan dipilih secara langsung DPRD memiliki hak penuh untuk membuat kebijakan dalam lingkup daerah demi kesejahteraan rakyat. Apabila fungsi DPRD dibatasi hanya pada lapangan mengusulkan rancangan perda seperti yang diatur dalam UU No 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah tentunya DPRD sebagai salah satu cabang pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsi check and balance seperti yang diharapkan dalam demokrsi. Selain itu, Robert. A Dahl dalam bukunya Democracy and Its Critics mengatakan bahwa pemusatan kekuasaan hanya pada satu lembaga tidak bisa dibenarkan dalam sebuah Negara demokrasi. sehingga DPRD sebagai sebuah lembaga daerah harus benar-benar terbebas dari pembatasan lembaga daerah lain apapun dalam membuat suatu kebijakan.
Dari sini tidak bisa diragukan lagi, pelaksanaan konsep trias politika memang benar-benar harus dilakukan. Pembagian pemerintahan daerah kepada tiga cabang kekuasaan eksekutif ( Gubernor atau Bupati/Walikota), legislative (DPRD kabupaten/kota atau Provinsi), dan yudikatif (Pnegadilan Tinggi maupun Negri) secara sempurna, merupakan prasarat terjadinya demokrasi dan check and balance. Terkait dengan bertentangan tidaknya konsep trias politika diterapkan dalam pemerintahan daerah dengan Negara kesatuan tidak bisa dipertemukan. Karena konsep trias politika berada dalam wilayah demokrasi ( partisipasi politik masyarakat), sedangkan konsep Negara kesatuan berbicara masalah bentuk Negara. Trias politika merupakan sebuah cara menghindari terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan bentuk negara kesatuan untuk menjaga keutuhan bangsa dari perpecahan.
Diterapkanya trias politika didaerah memang seakan-akan menyamai lembaga Negara yang dimiliki pusat, akan tetapi itu tidak lantas daerah menjadi sebuah Negara dalam Negara. Format kelembagaan yang ada dia derah tidak bisa dijadikan alasan untuk mngklaim bahwa daerah menjadi Negara. Mekanisme pengawasan yang dilakukan pusat terhadap prodak kebijakan daerah tetap menentukan bahwa daerah menjadi sub ordinasi dari pemerintah pusat. Jadi tidak ada negara dalam negara yang didasarkan pada format lembag Negara.

March 7, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: