Fathulmuin19’s Blog

Just another WordPress.com weblog

PEMURNIAN SISTEM PRESIDENSIL DI INDONESIAMELALUI PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN

A.Struktur Ketatanegaraan Dan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen
1. Amandemen Undang – Undang Dasar 1945
Tampilnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua pada tahun 1966 menandai berakhirnya masa rezim orde lama. Dan pada saat yang bersamaan, rezim orde baru memegang kendali kekuasaan di Indonesia. Jargon yang sering diusung oleh orde baru adalah bahwa orde baru merupakan rezim kekuasaan yang berpegang pada prinsip melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Istilah atau prinsip murni dan konsekuen ternyata ditafsirkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 “tidak boleh” diubah, karena akan menghilangkan kemurniannya. Setelah rezim orde baru tumbang pada tahun 1998, maka isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terus dihembuskan. Dan pada akhirnya, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak empat kali pada periode 1999-2002. Setiap tahun pada periode tersebut dilakukan amandemen sebanyak satu kali.
Undang – Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Dasar yang diberlakukan kembali ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1 Juli 1959. Sehingga seluruh pembahasan tentang Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Dasar yang berlaku pasca dekrit tersebut.
Menurut Harun Alrasid1, Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan sebelum dilakukannya amandemen pada masa reformasi. Namun, perubahan Undang-Undang Dasar tersebut dilakukan di luar Undang – Undang Dasar itu sendiri (buiten de grondwet). Perubahan-perubahan tersebut antara lain :
1.Penambahan kriteria usia 40 tahun bagi Presiden maupun Presiden melalui Tap MPR No II / MPR / 1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah mengubah pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945.
2.Pengutamaan tata cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat dalam Tap MPR No 1 / MPR / 1983 telah mengubah pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pengambilan segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan dengan suara terbanyak.
3.Penetapan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dalam Tap MPR No 1 / MPR / 1983 telah mengubah pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.
4.Penetapan untuk mengisi kekosongan hukum dalam Undang – Undang Dasar 1945 mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden melalui Tap MPR No VII / MPR / 1973 Tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan telah mengubah Undang – Undang Dasar 1945 dengan membuat ketentuan bahwa dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan Sidang Istimewa Khusus untuk memilih dan mengangkat Wakil Presiden apabila Presiden dan / atau Dewan Perwakilan Rakyat memintanya.
5.Pemasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah mengubah pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945.
Selain Harun Alrasid, Satya Arinanto pun berpandangan bahwa sebenarnya Undang – Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sebelum amandemen tahun 1999. Perubahan – perubahan tersebut antara lain2 :
1.Kemunculan tugas dan wewenang khusus Presiden/Mandataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1998 telah mengubah ketentuan tentang tugas – tugas dan wewenang Presiden dalam Undang – Undang Dasar 1945.
2.Keberadaan menteri-menteri yang tidak memimpin departemen, seperti menteri kordinator, menteri negara, dan menteri muda dalam beberapa kabinet pembangunan pada masa orde baru telah mengubah pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa para menteri memimpin departemen pemerintahan.
3.Kemunculan Tap MPR No IV / MPR / 1983 dan Undang – Undang No 5 Tahun 1985 telah mengubah pasal 37 Undang – Undang Dasar 1945 tentang Tata Cara Perubahan Undang – Undang Dasar.
4.Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui Tap MPR No XIII / MPR / 1998 telah mengubah pasal 7 Undang – Undang Dasar 1945.
Apakah bentuk-bentuk perubahan di atas dapat dikategorikan sebagai perubahan Undang-Undang Dasar ?
Menurut hemat penulis, bentuk-bentuk di atas tidak dapat dikategorikan sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Walaupun dalam beberapa contoh di atas disebutkan bahwa yang “melakukan” perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi, namun ada dua hal yang tidak dipenuhi oleh proses itu, yaitu :
1.Ketetapan – ketetapan MPR tersebut tidak dengan sengaja dilakukan untuk mengubah Undang – Undang Dasar 1945. Boleh dikatakan bahwa ketetapan – ketetapan MPR tersebut merupakan kebijakan yang diambil tersendiri oleh MPR secara kelembagaan.
2.Perubahan – perubahan tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR yang secara hierarkis berada di bawah konstiusi. Sehingga dalam logika hierarki peraturan perundang – undangan, sebuah peraturan tidak bisa mengubah peraturan yang berada di atasnya. Sehingga jelas bahwa Tap MPR tidak bisa mengubah Undang – Undang Dasar 1945.

Perubahan Undang – Undang Dasar 1945 baru bisa diakui ketika dilakukan amandemen pada tahun 1999 untuk pertama kalinya. Amandemen terhadap Undang – Undang Dasar 1945 merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya reformasi yang menginginkan perubahan menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sebagai sebuah landasan paling dasar dalam tata kehidupan negara dan penyelenggaraan pemerintahan, maka sangat beralasan jika amandemen konstitusi menjadi agenda utama yang harus dijalankan.
Pada tanggal 19 Oktober 1999, untuk pertama kalinya Majelis Permusyawaratan Rakyat secara tegas memulai proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengeluarkan Perubahan Pertama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 213. Amandemen selanjutnya dilakukan pada 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002
Dari empat macam tipe perubahan yang konstitusi yang dibahas pada bab sebelumnya, maka amandemen Undang – Undang Dasar 1945 menggunakan perubahan tipe pertama, yaitu oleh lembaga legislatif dengan pembatasan yang ada ( by the ordinary legislature but under certain restriction ). Lembaga legislatif yang dimakud di sini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembatasannya adalah ketentuan syarat minimal atau quorum yang harus dipenuhi untuk bisa mengubah Undang – Undang Dasar 1945. Setelah mengalami empat kali amandemen konstitusi, maka Indonesia memasuki babak baru kehidupan bernegara dengan struktur ketatanegaraan dan aturan main bernegara yang baru.

2.Struktur Ketatanegaraan dan Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali secara signifikan telah memberi corak baru dalam struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan struktur tersebut terjadi pada ketiga cabang kekuasaan yang ada di Indonesia, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

a.Kekuasaan yudikatif.
Dalam struktur ketatanegaraan yang lama, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Walaupun dalam prakteknya, kekuasaan kehakiman sebenarnya berada di bawah dua atap, yaitu Mahkamah Agung dan Presiden. Dibentuknya Departemen Kehakiman yang berada di bawah Presiden menunjukkan bahwa eksekutif memiliki intervensi yang kuat ke dalam wilayah peradilan. Dalam struktur ketatanegaraan yang baru, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga tersebut bersifat independen dan terlepas dari intervensi lembaga manapun. Dalam Undang – Undang Dasar 1945, pengaturan tentang kekuasaan kehakiman terdapat dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan“. Ayat selanjutnya, yaitu ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkingan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi“. Dalam struktur kekuasaan kehakiman ini, terdapat dua lembaga baru yang sebelumnya tidak ada, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang sederajat dengan Mahkamah Agung. Wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Wewenang lainnya yang disebutkan adalam ayat berikutnya, yaitu ayat (2) adalah Mahkamah Konstitusi memberi putusan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Lembaga lainnya, yaitu Komisi Yudisial bukanlah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial adalah lembaga independen yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini terdapat dalam Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 24B.
b.Kekuasaan legislatif
Dalam teori Trias Politica, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia saat ini, pada prinsipnya kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif sehari-hari. Walaupun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan lembaga legislatif yang baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang digulirkan pasca reformasi. Sehingga wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pembahasan lebih lanjut tentang kekuasaan legislatif, terutama Dewan Perwakilan Rakyat akan dibahas dalam bagian tersendiri, terutama berkaitan dengan kekuasaan eksekutif.
c.Kekuasaan eksekutif.
Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sehari – hari. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Pengaturan mendasar tentang kekuasaan eksekutif ini terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar”. Pembahasan lebih lanjut tentang kekuasaan eksekutif akan dibahas dalam bagian tersendiri, terutama berkaitan dengan kekuasaan legislatif.

3.Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.
a.Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Legislatif Sehari-hari.
Lahirnya DPR setelah Indonesia ditandai dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No X Tahun 1945 pada tanggal 16 Oktober 19454. Maklumat tersebut mengubah status KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dari yang sebelumnya sebagai badan yang semata-mata membantu Presiden menjadi badan yang menjalankan tugas-tugas legislatif dan membentuk GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Dalam perjalanannya, DPR mengalami berbagai macam perubahan, baik nama maupun status dan kewenangannya. Saat ini, pasca dilakukannya empat kali amandemen UUD 1945, DPR tampil dengan wajah baru yang diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan lebih optimal. Dalam UUD 1945, ketentuan mengenai DPR terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22. Berikut ini adalah pasal-pasal mengenai DPR yang ada dalam UUD 1945 dan berkaitan dengan Presiden.
1.Pasal 19 ayat (1) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum ( Perubahan Kedua, tahun 2000 ).
Sebelum dilakukannya amandemen, UUD 1945 tidak menyebutkan cara pengisian keanggotaan DPR5. Hal tersebut mengakibatkan rezim yang berkuasa seringkali melakukan intervensi pada cara pengisian keanggotaan DPR. Pada masa orde lama, Presiden Soekarno pernah membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Seluruh anggota DPRGR diangkat oleh Presiden. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pengisian keanggotaan DPR dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pemilihan umum (untuk mewakili partai politik), dan dengan pengangkatan. Intervensi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto telah menyimpang dari semangat yang ingin dibangun dalam eksistensi lembaga perwakilan, yaitu DPR. Intervensi yang dilakukan oleh kedua Presiden tersebut telah membuat DPR kehilangan power dalam menjalankan fungsinya. Dalam UUD 1945 sekarang, seluruh anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Saat ini, anggota DPR berjumlah 550 orang.
2.Pasal 19 ayat (2) : Susunan Dewan Perwakilan diatur dengan Undang-Undang ( Perubahan Kedua, tahun 2000 ).
Untuk melaksanakan amanat pasal ini, maka dibentuklah UU Nomor 22Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan yang berkaitan dengan DPR dalam hal ini dirangkum dalam Bab III yang terdiri dari 16 (enam belas) pasal, yaitu pasal 16 sampai pasal 31.
3.Pasal 19 ayat (3) : Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Perubahan Kedua, tahun 2000).
Ketentuan dalam pasal ini tidak memiliki motivasi yang jelas. Dalam prakteknya, sejak masa PPKI sebagai DPR Semenatara hingga sekarang, DPR memang selalu melaksanakan sidang sehari – hari. Sehingga tanpa ketentuan ini pun, secara otomatis DPR akan melaksanakan sidang minimal sekali dalam setahun. Hal ini dikarenakan DPR adalah lembaga legislatif sehari-hari yang menuntut DPR untuk bersidang secara rutin. Sehingga boleh dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) terlalu berlebihan.
4.Pasal 20 ayat (1) : Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Perubahan Pertama, tahun 1999).
Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, tidak ada ketentuan seperti ini. Dalam UUD 1945 lama tersebut justru disebutkan bahwa Presiden lah yang memegang kekuasaan membentuk undang – undang. Ketentuan dalam UUD 1945 lama ini mengandung anomali6. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan menjalankan pemerintahan negara. Dan kekuasaan membentuk undang-undang seharusnya ada pada lembaga perwakilan rakyat sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Walaupun pada perkembangan sekarang sangat sulit untuk sama sekali tidak melibatkan eksekutif dalam proses pembentukan undang-undang, namun kekuasaan membentuk undang – undang seharusnya tetap berada di tangan DPR.
Selain itu, pada prakteknya di masa pemerimtahan Presiden Soeharto, ketentuaan dalam UUD 1945 lama ini menjadikan Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Presiden seringkali menjadi penentu isi dari suatu undang – undang. Selain itu, ketentuan seperti itu mengurangi inisiatif DPR untuk mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU). Terakhir, setiap RUU yang diajukan oleh Presiden seolah – olah harus disetujui oleh DPR.
Dalam UUD 1945 yang baru, kekuasaan membentuk undang-undang dikembalikan lagi kepada DPR dengan mengubah Pasal 20 ayat (1). Dan dalam rangka menjalankan prinsip check and balances, maka Pasal 5 ayat (1) pun diubah, menjadi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR“. Pasal ini tidak bermakna bahwa Presiden memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, namun Presiden hanya memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang. Sedangkan kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang tetap berada di tangan DPR.
5. Pasal 20 ayat (2) : Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (Perubahan Pertama, tahun 1999).
Ketentuan dalam pasal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut prinsip separation of power, di mana proses pembentukan undang-undang mutlak dilakukan oleh legislatif tanpa melibatkan eksekutif. Persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden bertujuan agar undang-undang yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara optimal karena kedua lembaga telah sepakat mengenai substansi undang – undang tersebut.
6.Pasal 20 ayat (4) : Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (Perubahan Pertama, tahun 1999).
Kata Presiden dalam pasal ini mengandung makna Presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Sehingga pengesahan oleh Presiden merupakan prosedur ketatanegaraan semata. Selain itu, sebenarnya tidak ada alasan bagi Presiden untuk tidak megesahkan sebuah rancangan undang-undang, karena rancangan undang-undang tersebut telah mendapat persetujuan bersama. Namun demikian, tetap diperlukan klausula pengaman jika seandainya terjadi kasus di mana Presiden tidak mengesahkan sebuah RUU yang telah disetujui bersama. Dalam UUD 1945, klausula pengaman tersebut terdapat dalam Pasal 20 ayat (5) yang berbunyi “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”.
7.Pasal 20 A ayat (1) : Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi kontrol (Perubahan Kedua, tahun 2000).
Ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi yang dimiliki oleh DPR, termasuk berkaitan dengan hubungan kerja dengan eksekutif. Fungsi legisalasi merupakan fungsi yang juga melekat dengan wewenang DPR untuk membentuk undang-undang. Fungsi anggaran terkait dengan turut sertanya DPR dalam menyusun anggaran belanja tahunan negara. Dalam fungsi anggaran ini melekat pula fungsi kontrol. Sedangkan fungsi kontrol sendiri terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kinerja eksekutif. Dalam prakteknya, fungsi pengawasan ini biasanya dilakukan dalam bentuk rapat kerja antara komisi-komisi tertentu di DPR dengan menteri kabinet yang terkait.
8.Pasal 20 A ayat (2) : Dalam menjalankan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat. (Perubahan Kedua, tahun 2000).
Secara keseluruhan, hak-hak DPR yang dimuat dalam UUD 1945 adalah hak inisiatif, hak anggaran, hak interpelasi, hak angket, dan hak meyatakan pendapat. Hak inisiatif dan hak anggaran telah dibahas di depan. Hak interpelasi merupakan suatu bentuk permintaan pertanggungjawaban mengenai suatu kebijakan pemerintah atau atas suatu peristiwa yang sangat penting bagi bangsa dan negara7. Dalam praktek dan kepustakaan, hak interpelasi ini identik dengan sistem parlementer8. Hak interpelasi ini secara teoritik dapat mengarah pada mosi tidak percaya, dan akhirnya pada pemberhentian eksekutif dari jabatannya.
Hak angket merupakan hak untuk menyelidiki suatu peristiwa. Hak angket ini merupakan hak yang sangat jarang digunakan. Hak ini pernah digunakan dalam kasus Buloggate dan BLBI. Hak angket dapat digunakan untuk suatu fact finding atau untuk merumuskan kebijakan.
Hak menyatakan pendapat disebut juga resolusi parlementer. Dalam sistem parlementer, hak ini dapat berlanjut menjadi hak interpelasi dan seterusnya. Hak ini juga bisa berupa dukungan politik terhadap suatu kebijakan yang dilakukan atau harus dilakukan oleh pmerintah.

b.Kekuasaan Presiden menurut UUD 1945
Pada dasarnya, UUD 1945 menghendaki pemerintahan yang stabil, sehingga sistem pemerintahan yang dipilih adalah sistem presidensil. Sehingga ada beberapa prinsip yang digunakan dalam UUD 1945, yaitu9 :
1.Sistem eksekutif tunggal, berada di tangan presiden.
2.Presiden adalah kepala pemerintahan, selain berposisi sebagai kepala negara.
3.Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR maupun MPR.
4.Dalam menjalankan fungsinya, Presiden berhak mengeluarkan bentuk-bentuk peraturan. Bahkan dalam kondisi mendesak, Presiden berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kedudukannya sejajar dengan UU.
Walaupun pada prinsipnya kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, namun Presiden pun berperan dalam sebuah proses penyusunan undang-undang. Presiden berhak mengeluarkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian akan dibahas bersama-sama dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan dari kedua pihak. Bahkan pada prakteknya, sebagian besar undang-undang yang dihasilkan meupakan usulan dari eksekutif.
Dari uraian singkat di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia sebenarnya “berusaha” untuk memakai sistem pemerintahan presidensil. Hal tersebut bisa jadi karena Indonesia memiliki catatan kelam dengan sistem pemerintahan parlementer. Sehingga dengan mempertegas sistem presidensil, diharapkan Indonesia mampu menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik.
B.Anomali Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia.
Di atas telah disebutkan bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil dengan harapan agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan lebih stabil. Namun ternyata, sistem presidensil di Indonesia tidak sesuai dengan konsep presidensil sepenuhnya. Dengan kata lain, ada anomali dalam sistem presidensil di Indonesia10. Penulis membatasi anomali tersebut berklaitan dengan hubungan Presiden dengan DPR. Anomali dalam sistem presidensil ini terbagi menjadi dua, yaitu anomali struktur dan anomali praktis.
1.Anomali Struktur.
Anomali struktur merupakan kejanggalan atau penyimpangan yang diakibatkan oleh kesalahan pengaturan dalam konstitusi atau peraturan hukum lainnya. Pengaturan dalam konstitusi ini tidak sesuai dengan konsep sistem presidensil yang sebenarnya. Anomali-anomali struktural tersebut lebih disebabkan adanya tumpang tindih antara konsep pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan.dalam hubungan DPR dengan Presiden.
Sistem presidensil disusun berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Namun, UUD 1945 masih menggunakan prinsip pembagian kekuasaan dalam beberapa hal. Misalnya mengenai pembahasan bersama DPR dengan Presiden atas sebuah RUU serta ketentuan Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal pengangkatan duta dan konsul (pasal 13 ayat (2)). Pembahasan bersama sebuah RUU mungkin bisa dipahami mengingat prinsip check an balances. Namun dalam hal pengangkatan duta dan konsul, tidak seharusnya Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Hal itu karena pengangkatan duta dan kosul merupakan wilayah kerja hubungan luar negeri yang jelas-jelas merupakan kekuasaan eksekutif.
Hal yang sama juga terjadi pada pasal 17 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pengaturan dalam undang-undang berarti memerlukan persetujuan DPR. Padahal, kemeterian negara sebagai pembantu Presiden merupakan hak perogratif Presiden.
2.Anomali Praktis
Anomali praktis merupakan penyimpangan yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan sehari-hari, dan bukan berasal dari konstitusi. Penyimpangan praktis ini dapat terlihat jelas dalam beberapa kasus antara DPR dengan Presiden.
a.Keragu-raguan Presiden dalam menyusun dan merombak kabinet. Ketika Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden, Presiden seharusnya dapat dengan segera menyusun kabinet berdasarkan pertimbangan pribadinya. Namun, dapat dilihat bahwa SBY ragu-ragu dalam menyusun kabinet. Bahkan ketika kabinet Indonesia Bersatu diumumkan, SBY dengan jujur mengakui bahwa ia harus memperhatikan permintaan partai-partai politik pendukungnya. Pada waktu itu SBY mengungkapkan kondisi itu dengan bahasa “setelah melakukan komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik….”. Hal yang sama terjadi ketika SBY merombak kabinet sebanyak dua kali. Pada perombakan pertama, Alwi Shihab yang tidak mendapat dukungan dari PKB dicopot. Dan Erman Suparno yang didukung oleh PKB naik menjadi menteri. Beberapa menteri lain yang menunjukan kinerja tidak terlalu istimewa tetap dipertahankan karena masih memiliki dukungan politik yang kuat, misalnya Aburizal Bakrie dan Bambang Sudibyo. Hal yang sama terjadi pada perombakan kabinet kedua. Yusril dicopot, sedangkan Hatta Radjasa dipertahankan. Fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik masih mampu menekan SBY sebagai Presiden. Suatu hal yang tidak wajar terjadi pada sistem di mana Presiden memiliki kekuasaan yang besar.
b. DPR masih berpengaruh besar dalam beberapa kebijakan pemerintah yang seharusnya menjadi wewenang Presiden. kasus resistensi dari DPR menyangkut kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM menunjukan bahwa DPR merasa masih memiliki hak untuk mencampuri kebijakan pemerintah. Hal yang sama terjadi ketika DPR memprotes kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras. Bahkan protes dari DPR tersebut hampir berujung pada penggunaan hak interpelasi. Bahkan, pada kebijakan pemerintah mendukung resolusi PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap Iran dalam kasus nuklir benar-benar berujung pada penggunaan hak interpelasi. Padahal, kebijakan pemerintah tersebut merupakan kebijkan luar negeri yang jelas-jelas merupakan wewenang eksekutif.

C.Anomali Sistem Pemerintahan Dan Korelasinya Dengan Sistem Pemilu Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia.
Dari anomali sistem pemerintahan di Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, maka kita dapat melihat sebuah hubungan yang rancu antara Presiden dengan DPR. Kerancuan yang dimaksud adalah dalam tindakan politis sehari-hari, di mana Presiden bertindak secara “presidensil”, sedangkan DPR bertindak secara “parlementer”. Dalam pola tindakan seperti ini, kedua lembaga mengklaim memiliki posisi politik yang kuat. Hal itu sangat logis, karena dalam sistem presidensil, kekuatan politik lebih besar cenderung dimiliki oleh eksekutif. Di sisi lain, dalam sistem parlementer, posisi politik lebih besar cenderung dimiliki oleh legislatif/parlemen. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dalam sistem presidensil di Indonesia dapat terjadi kerancuan hubungan seperti itu ?
Untuk memjawab pertanyaan di atas, titik awal yang bisa diajadikan acuan adalah melacak dari sistem pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia. Dalam pemilu 2004, rakyat Indonesia memilih anggota-anggota DPR, DPD, dan pasangan Presiden-Wakil Presiden. Ketiga pemilihan tersebut menggunakan sistem pemilihan yang berbeda. Ketiga sistem pemilihan tersebut akan diuraikan sebagai berikut11 :
1.Pemilihan anggota DPR dengan sistem Perwakilan Proporsional Daftar Terbuka (Open List System). Dalam sistem ini, Indonesia terlebih dahulu dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan, yang dikenal dengan Daerah Pemilihan (Dapil). Kemudian ditentukan juga kuota atau suara minimal yang harus dipenuhi untuk bisa terpilih sebagai anggota parlemen. Kuota tersebut dikenal dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Calon Anggota Legislatif (caleg) yang mampu memenuhi BPP secara otomatis terpilih sebagai anggota parlemen. Namun jika tidak memenuhi BPP, maka suara caleg tersebut dialihkan kepada caleg lain yang berada di atasnya secara proporsional. Daftar caleg yang bersaing ditampilkan secara terbuka, sehingga pemilih bisa memilih kandidat yang menjadi pilihannya. Sistem seperti ini dimaksudkan agar terdapat ikatan yang kuat antara anggota parlemen terpilih dengan konstituen di daerah pemilihannya.
2.Pemilihan Anggota DPD dengan sistem First Past the Post. Dalam sistem ini, kandidat yang terpilih adalah kandidat yang mendapat suara terbanyak dari total suara pemilih yang masuk. Karena pada Pemilu 2004 rakyat memilih empat orang anggota DPD tiap provinsi, maka kandidat yang terpilih adalah empat kandidat yang mendapat suara terbanyak.
3.Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Two Round System. Sistem ini merupakan penyempurnaan dari sistem Absolute Majority. Dalam sistem absolute majority, kandidat yang terpilih adalah yang mendapat suara mayoritas (50% + 1 ). Namun maslahnya adalah jika terdapat lebih dari dua kandidat dan tidak ada yang mendapat suara mayoritas. Maka, dalam two round system, dua kandidat yang mendapat suara terbanyak maju ke putaran berikutnya untuk memperebutkan suara. Dalam pemilu Presiden 2004, putaran pertama menghasilkan pasangan SBY-JK dan Megawati-Hasyim sebagai dua pasang kandidat dengan suara terbanyak. Pada putaran kedua, SBY-JK berhasil mengungguli pasangan Megawati-Hasyim dengan total suara lebih dari 60%, yang mengantarkan keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009.
Sepintas memang tidak ada yang salah dengan ketiga sistem pemilihan yang dipakai pada pemilu 2004. Namun jika dicermati, ternyata ketiga sistem pemilihan tersebut berasal dari keluarga sistem pemilihan yang berbeda. Sistem Perwakilan Proporsional Daftar Terbuka yang digunakan untuk memilih anggota DPR berasal dari keluarga sistem pemilihan Perwakilan Proporsional (proportional representation) yang cocok untuk sistem parlementer. Sedangkan sistem first past the post untuk DPD dan two round system untuk Presiden berasal dari keluarga sistem pemilihan plurality-majority yang cocok untuk sistem presidensil.
Sistem perwakilan proporsional digunakan untuk memilih anggota DPR agar kandidat yang terpilih mendapat basis dukungan yang kuat dan lebih medekatkan kandidat tersebut dengan konstituennya. Efeknya adalah DPR mendapat posisi politik yang kuat. Di sisi lain, two round system yang digunakan dalam pemilihan presiden pun membuat presiden yang terpilih mendapat posisi politik yang kuat karena didukung oleh mayoritas pemilih secara langsung. Melihat fakta ini, maka sangat logis jika kemudian kedua lembaga, yaitu DPR dan Presiden, sama-sama merasa memiliki posisi politik yang kuat di atas dukungan rakyat yang memilihnya. Suatu hal yang rancu dalam sistem presidensil, karena sistem presidensil menginginkan eksekutif memiliki kekuatan yang lebih besar daripada legislatif. Namun, jika dalam teori kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki posisi politik yang kuat, kenapa SBY sebagai presiden cederung “terintimidasi” oleh DPR ?
Sebenarnya, SBY sebagai presiden tidak terintimidasi oleh DPR, melainkan terintimidasi oleh partai-partai politik yang notabene menjadi penghuni DPR. Kondisi tersebut diakibatkan SBY-JK ketika maju dalam pemilihan presiden hanya didukung oleh partai kecil, yaitu Partai Demokrat. Maka, ketika terpilih SBY-JK langsung dihadapkan pada koalisi oposisi di parlemen yang jauh lebih kuat, yang merupakan koalisi dari PDIP dan Partai Golkar serta beberapa partai politik lainnya. Peta politik memang langsung berubah ketika Jusuf Kalla berhasil menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Terpilihnya JK membuat Partai Golkar beralih haluan menjadi partai pendukung pemerintah. Namun, kondisi tersebut belum membuat SBY aman sepenuhnya, karena oposisi yang dibangun oleh PDIP masih menjadi kekuatan yang cukup besar di DPR.
Di samping itu, partai-partai politik yang mendukung SBY pun di sisi lain cukup merepotkan SBY. Hal tersebut karena SBY dalam posisi “terancam” jika tidak memperhatikan suara dari partai-partai politik pendukungnya tersebut. Banyaknya partai politik yang mendukung justru menjadi bumerang sendiri bagi SBY. Sampai titik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya partai politik di Indonesia berkontribusi besar dalam menimbulkan kerancuan dalam sistem pemerintahan presidensil di Indonesia. Maka, penyederhanaan sistem kepartaian menjadi sebuah keharusan jika ingin memurnikan sistem presidensil di Indonesia.

D.Menyederhanakan Sistem Kepartaian Melalui Pendekatan Yuridis Dan Politis.
1.Landasasn Yuridis Pelaksanaan Pemilu di Indonesia dan Kontribusinya terhadap Anomali Sistem Presidensil
Dalam uraian sebelumnya didapat kesimpulan bahwa kerancuan sistem pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia telah membawa efek negatif berupa anomali dalam sistem pemerinahan. Sehingga, perlu penyederhanaan sistem kepartaian untuk menunjang efektivitas sistem presidensil di Indonesia.
Saat ini, landasan yuridis pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga UU tersebut dilengkapi pula dengan Perpu No 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 dan UU No 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2006 Menjadi Undang-undang. Saat ini, DPR bersama pemerintah sedang membahas Paket RUU Politik yang di dalamnya membahas beberapa perangkat hukum yang baru untuk pelaksanaan pemilu di Indonesia.
Dalam UU No 23 Tahun 2003 pasal 25 disebutkan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kalimat “gabungan partai politik” menunjukkan bahwa seorang Presiden sangat mungkin untuk didukung oleh lebih dari satu partai politik. hal itulah yang terjadi pada SBY, di mana sekarang SBY didukung oleh beberapa partai politik.
Dalam aturan yang lebih spesifik mengenai partai politi peserta pemilu, yaitu UU No 12 Tahun 2003 pasal 7 ayat (1), disebutkan syarat-syarat untuk menjadi partai politik peserta pemilu, yaitu:
a.Diakui keberadaannya sesuai dengan UU No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
b.Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari sejumlah provinsi di Indonesia
c.Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di provinsi di mana pengurus provinsi berada
d. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik.
e.Pengurus yang terbentuk di tiap daerah harus mempunyai kantor tetap
f.Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
Dari syarat-syarat tersebut sangat jelas terlihat bahwa tidak ada pembatasan jumlah partai politik di Indonesia. Siapapun boleh mendirikan partai politik dan menjadi peserta pemilu asalkan memenuhi kriteria di atas. Maka tidak mengherankan jika pemilu 2004 masih diikuti oleh banyak partai politik, yaitu 24 partai politik.
UU No 12 Tahun 2003 sebenarnya juga berusaha untuk membatasi jumlah partai politik pada pemilu berikutnya. Pembatasan yang dimaksud dituangkan dalam pasal 9 ayat (1) yang menetapkan syarat-syarat keikutsertaan partai politik pada pemilu berikutnya, yaitu:
a.Memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR
b.Memperoleh sekurang-kurangnya 4% kursi jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar di sekurang-kurangnya ½ jumlah provinsi di Indonesia
c.Memperoleh sekurang-kurangnya 4% kursi jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di sekurang-kurangnya ½ jumlah kabupaten/kota di Indonesia
Selanjutnya ayat (2) memberikan alternatif jika sebuag partai politik tidak memenuhi ketentuan di atas, namun masih ingin mengikuti pemilu berikutnya, alternatif yang dimaksud adalah:
a.Bergabung dengan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan seperti diatur dalam ayat (1)
b.Bergabung dengan partai politik lain yang sama-sama tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1), kemudian menggunakan identitas salah satu partai politik gabungan tersebut sehingga mencapai perolehan kursi minimal
c.Bergabung dengan partai politik lain yang tidak memeuhi ketentuan dalam ayat (1) lalu membentuk partai politik baru sehingga mencapai perolehan kursi minimal.
Pembatasan jumlah suara minimal yang didapat partai politik sebagai syarat keikutsertaan pada pemilu berikutnya lazim disebut electoral treshold. Dalam syarat di atas, jelas bahwa electoral treshold yang ditetapkan adalah sebesar 3%. Jika partai-partai politik mau bersikap fair, maka pembatasan seperti itu sebenarnya bisa menjadi jalan menuju penyederhanaan partai politik. Namun, ketentuan seperti itu ternyata bisa diakali dengan cara mengganti nama partai politik. Sebuah partai politik yang tidak memenuhi electoral treshold cukup mengganti nama partai, sehingga statusnya menjadi partai politik baru tanpa harus bergabung dengan partai politik lain. Dari sini dapat dilihat bahwa electoral treshold saja tidak bisa menjadi sarana untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Perlu tambahan perangkat yuridis untuk menjamin penyederhanaan partai politik bisa tercapai.

2.Solusi Alternatif Menuju Sistem Kepartaian yang Lebih Sederhana
Untuk mencapai sistem kepartaian yang lebih sederhana dengan mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu, tidak cukup mengandalkan electoral treshold semata. Karena strategi mengganti nama partai cukup untuk melewati electoral treshold tersebut. Berikut ini adalah beberapa alternatif solusi menuju penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.
a.Menetapkan electoral treshold lebih tinggi.
Dengan menetapkan electoral treshold lebih tinggi, diharapkan lebih sedikit partai politik yang bisa lolos ke pemilu berikutnya. Angka electoral treshold yang bisa ditetapkan harus melalui perhitungan ilmiah dan akademis disesuaikan dengan batas sampai sesederhana mana sistem kepartaian di Indonesia.
b.Membatasi kesempatan penggantian nama partai politik sebanyak satu kali.
Seperti telah dibahas di atas, mengganti nama partai cukup untuk melewati electoral treshold. Dan jika partai politik yang telah mengganti nama partainya lagi-lagi tidak lolos electoral treshold, maka partai politik tersebut masih bisa mengganti nama berulang kali. Kemungkinan seperti ini akan mempersulit penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan pembatasan penggantian nama hanya satu kali, maka diharapkan tidak akan ada partai politik yang berulang kali mengganti nama hanya agar bisa mengikuti pemilu berikutnya.

c.Membatasi gerak politik para politisi
Pembatasan sebaiknya tidak hanya pada partai politik secara kelembagaan, tetapi juga pada politisi yang berkecimpung di dalam partai politik tersebut. Untuk menjamin tidak banyak partai politik baru yang terbentuk, maka harus ada pembatasan “nafsu” membentuk partai politik, yang biasanya dbentuk oleh politisi lama yang telah berkecimpung dalam partai politik lain. Pembatasan tersebut misalnya seseorang hanya boleh menjadi pengurus di paling banyak dua partai politik yang berbeda. Jika partainya tidak berhak mengikuti pemilu, maka ia harus bergabung dengan partai politik yang sudah ada. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan bermunculannya partai politik baru. Syarat seperti ini juga diharapkan mampu mengurangi fenomena politisi kutu loncat yang tidak sehat dalam perpolitikan Indonesia.
d.Mempersulit pembentukan partai politi baru
Secara teknis, solusi ini diaplikasikan dengan klausul bahwa sebuah partai politik harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan tambahan klausul ini, diharapkan tidak banyak partai politik baru yang bermunculan.
e.Menetapkan parliament treshold
Parliament treshold adalah batas minimal jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai politik agar bisa menempatkan wakilnya di legislatif12. Batasan ini seperti halnya electoral treshold diharapkan akan menjadi penyaring untuk memperkecil jumlah partai politik di Indonesia.
Kelima alternatif solusi di atas memang terkesan tidak demokratis, karena membatasi hak politik dan hak berorganisasi seseorang. Namun yang perlu dipahami adalah demokrasi sesungguhnya bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak. Demokrasi yang dijiwai oleh kebebasan mutlak hanya akan melahirkan anarkisme, termasuk anarkieme politik. Sebuah kebebasan menemui batasnya jika kebebasan tersebut telah mengganggu hak orang lain. Dalam hal ini, kebebasan membentuk partai politik yang tanpa batas telah mengganggu hak rakyat Indonesia untuk menikmati pemerintahan yang stabil, sehingga pembatasan dalam berpartai politik sesungguhnya tidak melanggar demokrasi, namun justru akan menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi.

3.Pentingnya Pendekatan Politis
Berbagai alternatif solusi untuk menyederhanakan partai politik di atas harus dituangkan ke dalam produk hukum yang kuat, yaitu undang-undang. Masalah yang kemudian muncul adalah kemungkinan munculnya reaksi penolakan dari mereka yang merasa hak politiknya terancam.
Jika melihat kondisi politik saat ini, mereka yang kemungkinan akan menolak solusi di atas adalah mereka yang tidak terlalu memiliki posisi politik yang tinggi, karena berasal dari partai politik atau kekiatan politik yang relatif kecil. Mereka yang berasal dari partai politik besar tidak akan terancam oleh ketentuan di atas. Justru dari celah inilah bisa diambil titik awal untuk menerapkan solusi di atas.
Dalam salah satu artikel yang dimuat oleh Harian Kompas, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menjelaskan posisi partainya yang mendukung wacana penyederhanaan partai politik. Hal ini menjadi titik cerah bahwa wacana penyederhanaan partai politik didukung oleh kekuatan salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia.
Pendekatan politis lainnya harus pula dilakukan terhadap kekuatan besar lainnya, seperti Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan partai lainnya. Jika pendekatan politis ini berhasil, maka penyederhanaan sistem kepartaian yang bermuara pada pemurnian sistem presidensil di Indonesia tidak hanya sekedar menjadi wacana, namun bisa menjadi kenyataan. Semuanya pada akhirnya akan bertitik akhir pada kesejahteraan rakyat.

Advertisements

March 8, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: