Fathulmuin19’s Blog

Just another WordPress.com weblog

AMBIGUISTIK DPD RI SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH

Dalam menciptakan sebuah ssstem ketatanegaraan yang baik, gonta-ganti system haruslah difahami dalam rangka membentuk pola pemerintahan yang benar-benar bisa menjamin terlaksananya tujuan Negara. Munculnya lembaga Negara DPD RI merupakan bagian dari itu. DPD RI kewenanganaya yang tidak memadai sebagai sebagai sebuh lembaga Negara hari ini terus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan posisi yang dimiliki. Usaha yang tarsus dilakukan tersebut antara lain dengan melakukan usulan amandemen UUD 1945 kepada MPR. Apakah usaha tersebut menui hasil saya kira biar dinamisasi politik yang berkerja dan kita juga tidak akan membicarakan persoalan tersebut disisni. Hanya saja saya ingin mencoba mendudukkan DPD RI pada wilayah yang lebih teoritik.
DPD RI sebagai sebuah lembaga Negara terlepas dari banyaknya kelemahan yang dimiliki meruapakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi perwakilan. Berbeda dengan DPR RI, yang fungsi perwakilanya lebih kepada masyarakat secara individu/ golongan, dan bersifat party-representation, DPD RI sejak awal ditujukkan untuk mewakili daerah sebagai Regional-representation, bersifat non partisan, dan system pemilihanya menggunakan system suara terbanyak. Karena DPD RI berangkat dari wilayah yang berbeda maka bentuk perwakilanyapun berbeda. Kalau DPR RI lebih bertitik tolak pada kepentingan kelompok yang bersifat primordial. DPD RI ingin menjadi lembaga perwakilan yang bersifat kewilayahan dengan melepaskan batas-batas kepentingan primordial yang ada disetiap daerah. Akan tetapi apakah DPD RI seperti yang di idealkan tersebut? Jawabanya jelas ternyata kenyataan selalu berbeda dengan yang di idelakan. DPD RI memiliki sejumplah kelemahan sebagai sebuah lembaga Negara baru, kelemahan tersebut bisa dilihat, antara lain:
a. Lemahnya Format Konstitusioanal mengenai Fungsi, Hak dan Kewajiban
Sejak awal keberadaan DPD RI dan pertama kali dilantik 1 Oktober 2004, secara konstitusional kewenanganya memang sengaja sudah dikebiri. Terbukti sebagai sebuah lembaga nebagara fungsi hak dan keweajibanya tidak diatur secara langsung dalam UUD 1945 hanya diatur dalam undang-undang susunan dan kedudukan lembaga negara, berbeda dengan lembaga-lembaga negar laian seperti MK, DPR, Presiden dll yang diatur secara langsung dalam konstitusi. Tidak hanya disitu, meskipun fungsi, hak dan kewajibanya sudah tidak diataur pada wilayah yang semestinya. Fungsi, hak, dan kewajiban tersebut sengaja dibatasi, sehingga lembaga ini tidak mencerminkan sebagai sebuah lembaga negara. sebagai perbandingan, Sebagai sebuah lembaga perwakilan dalam negara lanyaknya DPR yang seharusnya memegang kekuasaan membentuk undang-undang, memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, DPD RI kewenanganya hanya dibatasi pada pengajuan rancangan undang-undang kepada DPR dan DPD RI hanya ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; pembentukan; pemekaran; dan penggabungan daerah; pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainya, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakiloan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rangcangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Dari situ menjadi benar apabila ada upaya-upaya oleh beberapa fihak yang ingin membubarkan DPD RI karena dianggap pemborosan terhadap keuangan negara dan kas negara. akan tetapi menurut penulis pendapat ini kelihatan sangat terburu-buru, mengingat pertama DPD RI sebagai sebuah lembaga negara baru dan kedua DPD RI harus terlebih dahulu diberi kesempatan untuk memperbaiki kekuaranganya, apabila memang tidak ada perubahan maka menjadi wajar apabila kita mngarah kepada pembubaran.
b.DPD RI Belum Bisa Benar-Benar Diarahkan Pada Regional Representation
Seperti diawal dikatakan bahwa DPD RI ada sebagai lembaga perwakilan yang mewakili daerah dalam kontek wilayah (Regional-representation). Sehingga kewenanganya hanyalah membawa aspirasi daerah dalam kontek wilayah dan diapresiasikan di pemerintah tingkat pusat. Karena seperti itu maka bentuk kepentinganya tidak bersifat politis apalagi bersifat partisan yang mewakili komponen tertentu dalam daerah.
Wilayah regional dalam pengertian DPD RI yang dipahami hari ini adalah wilayah propinsi dengan prinsip persamaan disetiap propinsi yang ada di Indonesia. Sebagaimana dalam UUD 1945, setiap propinsi memiliki wakil yang sama dalam DPD RI (Yang pernah terjadi setiap Propinsi di Indonesia diwakili oleh empat orang wakil).
Dengan format seperti itu, Saya melihatnya adanya ketidak jelasan mengenai mekanisme hubungan antara DPD RI dengan Wilayah Provinsi itu sendiri, Ketidak jelasan diawali dengan pemaknaan regional reperesentation dengan jumplah anggota yang mewakili dalam DPD. Luasnya wilayah yang dimiliki secara berbeda oleh masing-masing propinsi di Indonesia dan jumpah kabupaten yang tidak sama yang dimiliki oleh setiap propinsi secara langsung membatalkan prinsip keadillan yang diharapkan apabila setiap propinsi diwakili oleh jumpah wakil yang sama. Selain itu, dengan mematok batas wakil tertentu dalam setiap propinsi dengan tidak dijaminya hubungan yang jelas antara anggota DPD RI dengan provinsi yang diwakili ketika terjadi perbedaan visi yang amat mencolok antara visi provinsi dengan anggota DPD RI, pemerintahan provinsi tidak bisa melakukan control terhadap wakil mereka yang ada di DPD RI.
c.Konsep Otonomi Daerah Yang Terlalu Luas
salah satu alasan mengapa DPD RI muncul adalah karena daerah menginginkan memiliki wakil di pemerintahan di tingkat pusat hal ini dilatar belakangi terjadinya praktek sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat dan tidak dilibatkanya daerah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Alasan lain mengapa DPD RI muncul adalah terjadninya pergolakan didaerah yang mengarah kepada dis integrasi bangsa. Untuk melengkapi tuntutan daerah tersebut muncullah DPD RI ini diawali pula oleh kebijakan otonomi daerah yang tersusun dalam pasal 18 UUD 1945 dan undang-undang otonomi daerah yang mengiringinya, seperti UU No 22 tahun 1999 dan UU No 32 tahun 2004 mengenai Otonomi daerah dan UU No 25 tahun 1999 dan UU No 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Munculnya kedua paket kebijakan ini pada awalnya memang menjadi angin segar bagi daerah khususnya daerah yang memiliki sumberdaya alam besar. Besarnya ruang untuk mengelola daerah menjadikan daerah munculnya elit-elit yang bersifat nasional, meningkatnya pembangunan di daerah, dan masih banyak lagi. Besarnya ruang gerak daerah yang diatur dalam undang-undang tanpa disadari ternyata menciptakan masalah baru. Masalah tersebut berkaitan dengan lembaga negara baru DPD RI dimana kebijakan otonomi daerah cenderung melemahkan lembaga baru tersebut. Kecenderungan ini bisa dilihat pada kebijakan otonomi daerah yang sangat Rigid dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat hanya dibatasi pada politik luar negeri; pertahanan; keamanan;yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama dengan menempatkan residual power pada pemerintah daerah. Kebijakan ini benar-benar mebatasi ruang gerak DPD RI sebagai lembaga baru, belum lagi kewenangan tersebut masih harus dibagi dengan DPR RI.
Kondisi-kondisi di atas mebenarkan apabila DPD RI sebagai lembaga negara yang dianggab sebagaian kalangan seperti wujuduhu kaadamihi artinya keberadaan DPD RI sebagai sebuah lembaga negara diragukan dan eksistensinya tidak memberikan pengaruh apa-apa sehingga adanya seperti tidak adanya. Dari situ maka harus ada upaya yang serius yang dilakukan khususnya oleh DPD RI sendiri guna mewujudkan dirinya sebagai lembaga negara yang ideal. Upaya-upaya tersebut antara lain:
1.Menambahkan fungsi, hak, dan kewajiban DPD RI menjadi sejajar dengan DPR RI dalam UUD 1945 melalui amandemen;
2.menciptakan pola hubungan yang jelas antara anggota DPD RI dengan daerah yang diwakilinya;
3.Memperjelas pemaknaan atas wilayah regional yang menjadi basis representasinya;
4.Meninjau ulang kebijakan otonomi daerah yang sesuai dengan format kelembagaan Negara DPD RI; dan terakhir yang sangat menentukan
5.DPR RI harus bersikap akomodatif terhadap keberadaan DPD RI.
Apapun kondisi ketata negaraan kita hari ini harus selalu ditempatkan pada pengertian bahwa perkembangan yang terjadi sampai hari ini merupakan sebuah upaya serius untuk mewujudkan cita-cita bernagara kita. Cara-cara yang ditempuh apabila belum sempurna harus diletakkan pada sebuah tahap pencarian cara yang paling baik sembari berdialektika dengan perkembangan realita ketata negaraan.

Advertisements

March 29, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: