Fathulmuin19’s Blog

Just another WordPress.com weblog

STATUS YOGYA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA

Latarbelakang Masalah
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Negara Republik Indonesia setelah Jawa Timur.. Provinsi ini memiliki status istimewa atau otonomi khusus bukanlah sebuah kebetulan belaka. Setatus ini ada mengingat Yogyakarta merupakan sebuah provinsi Di Indonesia yang dulu sebelum Indonesia berdiri merupakan sebuah kerajaan yang mandiri dibawah kekuasaan raja yang bergelar Hamengkubuwono yaitu Kasultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman. Meskipun sebelumnya kerajaan ini berada dibawah naungan kekuasaan belanda namun keberaadaan kerajaan ini tetap diakui dan bertahan sampai Indonesia merdeka. Sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, kerajaan ini memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/ Negara bagian/Dependent state” dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC, Hindia, Perancis (Republik Batavia Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Status Kerajaan ini oleh Belanda sering disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti.
Mengingat sejarah yang seperti itu maka pada masa orde lama dan orde baru setatus istiweawa tersebut terus dipertahankan. Diawali dengan sebuah pernyataan yang dikeluarkan HB IX dan Sri Paduka PA VIII pada 5 september 1945 yang kemudian dikenal sebagai amanat 5 september, Yogyakarta dinyatakan sebagai daerah istimewa dibawah naungan Negara kesatuan republic Indonesia, isi amanat tersebut adalah sebagai berikut Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:
1.Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2.Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.
3.Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.
Demikian tadi amanat yang dibuat oleh Sultan Yogyakarta, adapaun amanat yang dibuat olah sri paduka PA VIII adalah sebagai berikut: Kami Paku Alam VIII Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:
1.Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2.Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.
3.Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.
Sebagai sebuah kerajaan yang ada sebelum Indonesia ada dan kini kerajaan tersebut terlepas dari belenggu penjajahan sebenarnya Yogyakarta bisa saja menyatakan Independen bahkan tidak bergabung dengan Indonesia, akan tetapi denganadanya kedua amant ini, setatus Yogyakarta menjadi berbeda dan tentunya membawa konsekuensi hukum dan politi berbeda. Pernyataan yang mengatakan pemerinatah Yogyakarta berwenang untuk mengatur dan mengurus wilayah negaranya sendiri dan bahwa hubungan penguasa Yogyakarta dengan pemerintah Repulik Indonesia secara langsung menempatkan Yogyakarta menjadi istimewa tetapi tetap berada dibawah naungan Indonesia.. Status ini kemudian diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI pada 6 september 1945. Payung hukum yang kemudian terkenal dengan sebutan piagam penetapan ini sebenarnya sudah dikeluarkan Sukarno pada 19 Agustus 1945 setelah ada lobi intensif dengan wakil Kesultanan Yogyakarta yang menjadi anggota PPKI, Pangeran Puruboyo, tentang kesanggupan Kesultanan (dan Kepangeranan) untuk berdiri di belakang Republik yang baru dua hari diproklamasikan. Piagam ini akhirnya baru diberikan pada 6 September 1945 setelah ada sikap resmi dari kedua kerajaan untuk mendukung Republik Indonesia yang diumumkan pada 5 September 1945. Adapun isi piagam penetapan adalah sebagai berikut :
Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX
Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:
Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya,
Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia.
Jakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia
Ir. Sukarno
Sedangkan piagam penetapan untuk kadipaten pakualaman adalah sebagai berikut:
Piagam Kedudukan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran
Adipati Ario Paku Alam VIII
Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:
Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII Ingkang Kaping VIII, pada kedudukannya,
Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Gusti akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Paku Alaman sebagai bagian daripada Republik Indonesia.
Jakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia
Ir. Sukarno
Meskipun pernyatan Soekarno tidak mengatakan secara ekplisit bahwa Yogyakarta memiliki setatus Istimewa, akan tetapi setatus Istimewa ini telah diterima disemua kalangan terbukti seatatus istimewa tersebut telah dimaterialkan dalam UU No 3 tahun 1950 Jo UU No 19 tahun 1950 mengenai Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dan sampai hari ini setatus tersebut terus bertahan. Itulah gambaran singkat bagaimana setatus Yogyakarta menjadi daerah istimewa diawal-awal kemerdakaan Indonesia.
Seiring dinamisasi politik yang terjadi yang dibarengi dengan terjadinya amandemen UUD 1945 ternyata setatus keistimewaan tersebut juga mengalami pergulatan, selain dikarenakan bermunculanya beberapa daerah lain yang bersetataus Istimewa akan tetapi juga mulai dipertanyakan kembali apa sebenarnya makna keistimewa Yogyakarta.
Makna Keistimewaan Yogyakrta
Daerah istimewa pada dasarnya dalah setatus pengakuan terhadap hak-hak dan asal-usul satuan pemerintahan lokal yang bersumber dari hukum asli Indonesia. Dalam tradisi hukum tata negara disebut sebagai persekutuan masyarakat hukum otonom yangh memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengakuan tersebut diberikan berdasarkan alasan-alasan:
1.kesejarahan eksistensi dan perkembangan organisasi pmemerintahan
2.organisasi pemerintah dan kewenangan yang dimiliki
3.kemampuan organisasi pemerintahan dalam meyesuaikan diri terhadap perkembangan system politik ketatanegaraan
4.kontribusi organisasi pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, keberadaan bangsa dan Negara
5.kemampuan dalam menampung tuntutan demokratisasi dan pluralisme.
Makna keistimewaan seperti itu sesuai degan kehendak pasal 18 a ayat 1 UUD 1945. dalam ketentuan UUD tersebut ditegaskan bahwanegara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya ketentuan yang seperti ini maka perubahan atas UU No 3 tahun 1950 Jo UU No 19 tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta memperoleh landasan yuridis konstitusional yang jelas. Bahakan UUD tersebut memperbolahkanya.
Berdasarkan makna yang demikian itu, maka UU memberikan definisi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah otonom setingkat provinsi yang sebelumnya adalah kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, yang memperoleh pengakuan Negara sebagai daerah istimewa sesuai hak-hak dan asal-usul daerah dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara kesatauan Republik Indonesia.
Beberapaha konsepsi yuridis-historis diatas sudah sangat jelas menyatakan bagaimana setataus istimewa Yogyakarta sehingga pada dasarnya pembentukan UU keistimewaan untuk Yogyakarta tidaklah menjadi sebuah persoalan., Akan tetapi mengapa proses pembentukan setatus Istimewa tersebut sangat berbelit-belit sampai sekarang. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan alasan menagapa hal ini terjadi. pertama Yogyakarta sebagai sebuah Provinsi bukanlah termasuk provinsi yang kaya, sehingga dikhawatirkan setatus Istimewa tersebut akan memberatkan tanggung jawab negara. Kedua, mengingat kondisi tersebut maka Yogyakarta bukanlah daerah yang rawan konflik sehingga setatus Istimewa tidak relevan lagi bagi daerah ini. Ketiga, karena bukan daerah yang kaya maka yogyakarta bukanlah tujuan utama pembangunan, karena Investasi baik yang bersekala nasioanal maupun internasional tidaklah akan menjadi begitu bermakna di Yogyakarta.
Dengan melihat beberapa hal diatas sudah bisa dipastikanlah bahwa setatus Istimewa bukan menjadi prioritas pemerintah pusat terhadap Yogyakarta. Dari kondisi yang seperti ini penulis merasa ada yang tidak konsisten mengenai sikap pemerintah pusat terhadap setatus Yogyakarta khususnya apabila dihubungkan dengan amanat pasal 18 A UUD 1945. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah mengenai status Yogyakarta, antara lain:
1.Setatus Istimewa Yogayakarta jangan selalu diletakkan diranah politik
2.Kita harus benar-benar menghargai sejarah, bahwa Yogayakarta bukanlah daerah taklukan akan tetapi Pada waktu itu berupa Negara yang merdeka dan menggabungkan diri dengan pemerintah pusat
3.dan terakhir Pemerintah harus benar-benar mengindahkan amanat UUD 1945 mengingat Negara kita adalah Negara hukum.
Dari uraian singkat diatas maka bisa ditarik beberapa kesimpulan, setatus istimewa Yogyakarta ada bukan karena pergulatan politik yang terjadi, akan tetapi merupakan amanat UUD 1945 dan mandat sejarah para Funding Father

Advertisements

March 29, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: